Latest Post

Anggota Dewan PKS Minta Disdik Evaluasi Kurikulum 2013

Written By PKS PELALAWAN on Rabu, 17 September 2014 | Rabu, September 17, 2014


Sektretaris Fraksi Madani DPRD Pelalawan H Abdullah meminta Dinas Pendidikan Pelalawan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi Kurikulum 2013. Pasalnya, buku-buku pelajaran dan buku panduan guru berbasis Kurikulum 2013 yang penerapan kurikulum 2013 masih semrawut, dimana setiap sekolah banyak belum siap melaksanakannya.

Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Pelalawan, H Abdullah, pada media ini di Pangkalankerinci, Kamis (11/9/2014). Menurutnya, terkait dengan implementasi Kurikulum yang dimulai pada Juli 2013 tahun lalu, ditekan pada kriteria guru inti nasional yang mengikuti pelatihan harus guru-guru yang telah mempunyai persyaratan kompetensi unggul.

"Selain itu, guru-guru juga harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Sementara saat ini, masih banyak kendala yang harus dihadapi yakni Pelatihan guru kurang, buku panduan guru dan siswa serta isi buku tidak sesuai. Karena itu, pihaknya selaku anggota DPRD Pelalawan meminta pada Dinas Pendidikan harus evaluasi kembali dan mengontrol kembali, dimana permasalahan kurikulum 2013 yang paling krusial.

"Kita selaku anggota dewan menginginkan agar Dinas Pendidikan menuntaskan penyaluran tahun 2013. Baik yang didanai melalui APBN TA 2013 maupun APBN-P TA 2013," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Masyarakat Langkan Perkarakan PT PSJ di Pengadilan Terkait Masalah tanah

Written By PKS PELALAWAN on Senin, 01 September 2014 | Senin, September 01, 2014

PKS Pelalawan | Abdullah kader partai PKS anggota DPRD Pelalawan terpilih yang baru saja dilantik,
Jum,at (29/8) pada Hari kedua kerjanya, blusukan ke Desa Langkan Kecamatan Langgam temui perangkat desa dan KUD langkan. Kepada detakriau.com ia berujar inilah salah satu pekerjaan rumah legislatif nantinya kedepan yang harus segera dibenahi dan selesaikan bersama-sama dengan pihak pemerintah daerah tentunya. Dari sekian banyak kasus pertanahan antara masyarakat dan koorporat salah satunya adalah Masalah sengketa lahan warga desa langkan dengan PT.PSJ atas 487 KK seluas seribu hektar lebih.

Ia juga sampaikan bahwa perkembangan kasus ini sudah sampai pada Putusan sidang PN pelalawan yang akan dibacakan pada hari senin depan tgl 1 september 2014.

"Ya, mereka Warga desa langkan menyampaikan bahwa pada jadwal tersebut akan beramai ramai mendatangi PN Pelalawan pada senin paginya.

"Salah seorang anggota  Koperasi Rukun Makmur desa langkan, H Yassin mengatakan berharap sertifikat tanah warga yang seluruhnya sudah melunasi hutang kebunnya 
agar dapat dikembalikan, karna itulah harta kami yang dapat kami usahakan dan pertahankan bertahun tahun, tegasnya.

"Ya, Selaku anggota DPRD Pelalawan yang baru saja dilantik beberapa hari, saya berharap hukum berpihak ke masyarakat yang telah dirampas hak haknya, Ujar abdullah.

Setelah khutbah jum,at di mesjid Albarokah desa Langkan, mendengarkan aspirasi mayarakat, masyarakat mengungkapkan pertama, bahwa permasalahan lahan masyarakat tersebut dikatakan sudah beberapa kali disidangkan, dan senin 01/09/2014 adalah sidang yang kesekian kalinya.

Kedua, bahwa masyarakat terus berjuang dan memperjuangkan hak-haknya yang diperbuat
oleh oknum/koorporasi PT.PSJ, dimana 487 KK sudah lunaskan hutang kebunnya, tapi sertifikat tanah tidak mau dikembalikan perusahaan, tutupnya [detakriau]

Anggota DPRD dari PKS Besuk Pasien DBD di RSUD Selasih

PKS Pelalawan | Baru saja dilantik menjadi anggota dewan defenitif. Abdullah anggota DPRD dari partai PKS langsung melakukan aksi nyata terhadap masyarakat. Sabtu pagi (30/8/14) dia melihat kondisi pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di RSUD Selasih.

Hal yang mendorong Abdullah melakukan ini menyusul berjatuhan korban DBD di Kabupaten Pelalawan. "Berdasarkan informasi dari pihak RSUD, kasus DBD akhir-akhir ini sungguh mengkhawatirkan sekali. Agar korban tidak berjatuhan makanya semua pihak terkait harus ekstra hati-hati dan melakukan antisipasi," terang Abdullah.

Dikatakan Abdullah, sepanjang 2014 ini sudah terjadi 51 kasus DBD yang ditangani oleh pihak RSUD Selasih. Barangkali, kasus tersebut belum tercatat di RS lainnya.

Kasus terbaru berdasarkan informasi pihak RSUD sebut Abdullan, tertinggi di bulan Mei sebanyak 12 kasus dan kedua Agustus ini sebanyak 10 kasus. Pasien DBD tersebut tersebar dan hampir seluruh kecamatan di kabupaten Pelalawan.

"Menurut hemat saya perlunya koordinasi dengan antar instansi seperti Diskes, RSUD, dan Camat agar kesadaran lingkungan dapat ditingkatkan kepada warga dalam komando RT RW dilingkungan," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwasanya, fogging bukanlah solusi untuk DBD ini. "Barangkali program Jumat sehat misalnya diterapkan kepada seluruh RT agar sekali seminggu dilakukan gotong royong pembersihan lingkungan," tandasnya. [riauterkini]

Baru Selesai Dilantik, Anggota Dewan PKS Ini Langsung Menemui Dan Mendengarkan Aspirasi

Foto: Hari pertama dilantik lansung orasi pak seksen untuk mnejemput aspirasi

PKS Pelalawan | Seusai Pelantikan H. Abdullah Anggota DPRD Pelalawan 2014-2019 yang baru saja dilantik langsung menemui dan mendengarkan aspirasi dari kawan-kawan Ikatan Keluarga Mahasiswa Pelalawan Indonesia (IKMPI)

Para mahasiswa ini menginginkan agar anggota dewan yang baru dilantik jangan mengulangi kembali kesalahan yang dilakukan oleh anggota dewan yang lama, dalam membuat kebijakan-kebijakan yang tak pro rakyat.

Pihak dari IKMPI meminta agar anggota DPRD Pelalawan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada program Pemkab Pelalawan, bersedia menjaga amanah yang diberikan masyarakat daerah ini, memperjuangkan dana pendidikan sebanyak 20 persen dari total APBD Kabupaten Pelalawan dan benar-benar memperhatikan ekonomi masyarakat Kabupaten Pelalawan agar cita-cita NKRI bisa terwujud. [fath]

Ketua DPRD Pelalawan Belum Tentu Pemenang Pemilu

Written By PKS PELALAWAN on Jumat, 08 Agustus 2014 | Jumat, Agustus 08, 2014

PKS Pelalawan | Tanggapan terkait pencalonan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan masa bhakti 2014-2019 dari DPD II Golkar Pelalawan mulai ramai. Salah satunya datang dari Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtra (PKS) Pelalawan, H Abdullah.

Menurut Abdullah, kursi ketua DPRD tidak lagi menjadi jatah bagi partai pemenang Pemilu. Merujuk pada Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UUMD3) hasil revisi yang sudah disahkan. Dalam bleid itu disebutkan, ketua DPRD  tidak otomatis pemenang pemilu. Tetapi lewat pemilihan di DPRD.
"Kita siap mendukung ketua DPRD yang punya kapasitas dan integritas untuk membangun Pelalawan," ujar Abdullah.
Dukungan itu, lanjut Abdullah, diberikan kepada calon ketua DPRD partai manapun. Termasuk jika itu salah satunya dari partai pemenang pemilu. [tribunnews] 

Sekjen PKS : Sesuai UUMD3, Ketua DPRD Pelalawan Belum Tentu dari Golkar
H. Abdullah Sekjen PKS Pelalawan

Ramadhan sebagai Pendidikan Politik

Written By PKS PELALAWAN on Senin, 21 Juli 2014 | Senin, Juli 21, 2014


Oleh H. Abdullah *)

                Sudah habis teori di gudang. Demikian ungkapan salah seorang Professor menjawab pertanyaan mahasiswanya tentang teori apa lagi yang bisa digunakan untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis (Kompas, 11 Oktober 2005). Statement itu begitu menggelitik, sebab  kenyataannya Pemilu demi pemilu,  Bangsa kita cenderung gagal dalam melakukan internalisasi nilai-nilai luhur yang berasal dari Tuhan, termasuk menginternalisasi teori teori dan konsep  menjadi perilaku keseharian politikus, pejabat publik maupun  masyarakat.

            Machiavellis, seorang filsuf dan politikus Itali yang terkenal dizamannya dan banyak menjadi rujukan politikus, bahkan pernah membuat slogan, “Kiranya dapat diterima akal bila demi tuntutan profesionalnya, seorang serdadu harus membunuh dan seorang politikus harus menipu” (It is thought that by the necessities of his profession a soldier must kill and politicion lie).  Senada dengan Machiavellis dalam buku Who gets What, When and How,  Laswell menegaskan bahwa “Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana.” Sesederhana itukah?

            TidakIslam sejatinya sangat jauh dari itu.  Politik dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyâsah, artinya: mengurusi urusan, melarang, memerintah (Kamus al-Muhîth). Jadi, politik artinya adalah mengurusi urusan masyarakat. Berkecimpung dalam dunia politik berarti memperhatikan kondisi masyarakat dengan cara menghilangkan kezaliman penguasa dan melenyapkan kejahatannya atas mereka. Politik didalam  Islam berarti mengurusi urusan masyarakat melalui kekuasaan, melarang dan memerintah, dengan landasan hukum sesuai dengan tuntunan Tuhan.

Pendidikan Politik.

            Puasa bersifat pribadi, dalam artian khusus diwajibkan kepada seseorang yang beriman (Albaqarah:183). Namun asumsi bahwa puasa tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab moral pejabat public (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) tentu saja tidak berdasar. Sebab makna puasa tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Hikmah terbesar orang berpuasa adalah bagaimana manusia memiliki rasa kebersamaan dalam masyarakat dan menghasilkan cinta kasih antar sesama tanpa memandang latar belakang suku, dan agama. Ini adalah pendidikan politik. Pendidikan tentang melayani dan mengurusi masyarakat. Hikmah tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

            Pertama, merasakan lapar dan haus memberikan pengalaman kepada kita bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan penduduk miskin atau kaum duafa di negeri ini.  Ramadhan kemudian juga melatih kita, dengan berpuasa, untuk menyadari bahwa Allah itu bukan hanya zat Yang Maha Ada (in manent), tapi Juga Yang Maha Hadir (omni present). Karna adanya kesadaran itulah kemudian kita mampu bertahan untuk tidak berbuka hingga pada waktunya, meskipun kita dalam kesendirian. Inilah nilai dan pendidikan politik yang harus ditransfer ke bulan bulan setelah Ramadhan. Bahwa Allah maha hadir, maha melihat apa yang kita lakukan. Kita mungkin mampu bersembunyi dari orang lain, atau dari KPK sekalipun. Tapi kita tak kuasa  bersembunyi dari Allah SWT. Karnanya diayat yang lain, Dia berkata: “Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiadalah pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. QS Almujaadilah (58:7).

            Kedua, puasa juga mendidik kita untuk menjauhkan diri dari sikap materialisme dan kepentingan keduniawian. Kita hindari kenikmatan duniawi, meski terhidang didepan mata. Asy Syahid Sayyid Quthb dalam mukadimah tafsir Fi Zhilalil Qur’an mengkritisi peradaban kapitalis dengan pandangan bahwa peradaban materialis tersebut tegak berdiri seperti burung yang mengepakkan satu sayapnya yang perkasa, sedangkan sayapnya yang lain lemah lunglai.  Kapitalis  sukses mencapai kemajuan dalam bidang penemuan materi  tetapi gagal di bidang nilai-nilai kemanusian.  Peradaban berbasis idiologi kapitalis itu telah melahirkan kecemasan, kebingungan, berbagai penyakit jiwa dan saraf.  Persis sebagaimana filsuf  barat,  Sartre mengatakan “ bahwa jiwa ini terpenjara dari kungkungan kepentingan fisik kita”.  Sedangkan Ramadhan, menuntun fisik yang kita miliki, jauh dari kepentingan keduniawian. Jauh dari kepentingan sekularisme dan materialisme. Jauh dari nafsu syahwat akan harta, jabatan dan hedonisme.

            Ketiga, puasa melatih kepekaan bathin terhadap  tanggung jawab.  Kita yakinkan diri untuk memulai dan menyelesaikan puasa dengan penuh rasa disiplin dan tanggung jawab. Kalau seorang pejabat public sebagai pemegang amanah rakyat bertindak ceroboh, vulgar, suka menggergaji uang rakyat, tidak peduli kepada nasib dan penderitaan orang yang lemah dan tertindas, memperkaya diri sendiri dengan prosedur salah, maka berarti tanggung jawabnya sangat lemah. Tanggung jawab pribadi pemimpin seperti itu, membawa akibat pada tanggung jawab sosial, karena setiap perbuatan pribadi yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah sekaligus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan sesama manusia. Ini artinya, prinsip pertanggungjawaban pada mayarakat dan Tuhan menjadi bersifat urgen bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
Sebuah Realita.

            Kita patut bangga dan bersyukur mengetahui  prestasi pertumbuhan ekonomi pada tahun tahun terakhir, meskipun pertarungan politik Pilpres dibulan Ramadhan ini sedikit mengguncangkan stabilitas ekonomi nasional.  Kita patut bangga karna kebangkitan dalam aspek ekonomi ini semakin menunjukkan kedaulatan kita sebagai bangsa. Namun demikian tak dapat kita pungkiri bahwa bangsa ini masih menyisakan permasalahan rumit yang bernama kemiskinan. Untuk Riau saja, Data BPS menunjukkan Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau pada September 2013 sebesar 522,53 ribu jiwa (8,42 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang berjumlah 481,31 ribu jiwa (8,05 persen), maka jumlah penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 41,22 ribu jiwa. Artinya  terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari 8,05 persen pada September 2012 menjadi 8,42 persen pada bulan September 2013. Terjadi kenaikan sebesar 0,37 persen. Dan selama periode tersebut, distribusi pertambahan penduduk miskin di daerah perdesaan diperkirakan bertambah 34,92 ribu jiwa, sementara di daerah perkotaan diperkirakan bertambah 6,3 ribu jiwa.

            Data kemiskinan itu kontras dengan data kasus korupsi yang menghiasi media masssa dan elektonik kita sehari hari. Berdasarkan data KPK tahun 2012, menyebutkan bahwa Provinsi Riau masuk peringkat 7 besar provinsi yang banyak dilaporkan dalam kasus korupsi oleh masyarakat. Hingga akhir tahun 2012, sebanyak 1.787 laporan dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Riau dilaporkan ke KPK. Total laporan masyarakat yang masuk ke KPK (2004-2012) 57.964 laporan. Dan mengacu kepada analisa FITRA, Korupsi APBD yang ditangani oleh Polisi Daerah Riau dan Kejaksaan Riau di Tahun 2013, tercatat total 39 kasus korupsi: Pemprov Riau (19 kasus), Siak (6 kasus), Kampar (9 kasus), Kuansing (2 kasus), Dumai (3 kasus), Rohul (3 kasus), Bengkalis (5 kasus), Rohil (3 kasus) Inhil, (5 kasus), Inhu (4 kasus), Pelalawan (4 kasus), Meranti (1 kasus) dan Pekanbaru (2 kasus). Artinya korupsi terjadi di 12 pemerintahan kabupaten/kota dan propinsi.

Data diatas setidaknya menunjukkan kepada kita, bahwa kita masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar, ditengah ancaman krisis global dunia yang setiap saat mengancam stabilitas politik dan ekonomi Indonesia termasuk provinsi Riau. Dan Ramadhan telah hadir kembali ditengah kita, sebagai pendidikan politik untuk mengurusi masyarakat agar idealitas dengan realitas itu semakin dekat.

            Mudah-mudahan Ramadhan 1435 H membawa angin perubahan dalam prilaku pejabat public dan juga masyarakat.  Para pedagang tidak lagi bertindak curang dengan mengurangi timbangan.  Anak anak patuh pada orangtuanya. Para pejabat dan birokrat mulai menghindarkan diri dari kejahatan korupsi.  Para pegawai swasta mengedepankan kejujuran dalam melaksanakan perkerjaannya.  Para pengusaha tidak lagi serakah dalam mengambil profit atau keuntungan dan mulai memberikan perhatian besar pada kesejahteraan karyawannya. Alangkah indahnya Pendidikan politik Ramadhan.  Alangkah indahnya dunia tanpa keserakahan.  Selamat Idulfitri 1435 H. Mohon maaf lahir dan batin.

Tuntutan Sejarah dan Blok Kampar


*Pengurus Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Provinsi Riau

*Anggota Terpilih DPRD Kab Pelalawan, dari PKS

Prabowo : Kita Harus Menahan Diri Hingga Pengumuman Real Count‏ KPU

Written By PKS PELALAWAN on Rabu, 16 Juli 2014 | Rabu, Juli 16, 2014

PKS Pelalawan | Capres Prabowo Subianto bertekad akan terus menjaga keutuhan bangsa setelah Pilpres 9 Juli lalu. Pasalnya sesusai ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut kondisi politik Indonesia semakin memanas. “Saya berkomitmen menjaga keutuhan bangsa terutama dalam menunggu tanggal 22 Juli saat plenno KPU mengesahkan siapa pemenang dalam pemilihan presiden,”ungkapnya di Jakarta, Selasa, (15/7).
Ia pun berujar akan terus menahan diri untuk tidak terpancing mengikuti kehendak lawan yang selalu menyerangnya.”Kami terus bertahan dan tidak melakukan serangan apapun walu berat. Kami harus menahan saat rumah Ketua PKS dibakar, saksi kami diintimidasi, surat suara dicuri. Kami bersabar,” jelasnya.
Menurut Prabowo, pergantian pemimpin dalam sebuah negara merupakan hal yang lumrah dan biasa. Oleh karena itu dirinya berharap semua pihak mampu menahan diri dari tindakan yang tidak terpuji. “Pergantian pemimpin itu biasa. Kita buat indah. Jangan seperti negara lain yang penuh keresahan. Kita harap selalu ada kebaikan di setiap pergantian pemimpin,” katanya.(pks.or.id)

Prabowo - Hatta Diambang Kemenangan

Kemenangan Prabowo-Hatta Sudah di Depan Mata


PKS PELALAWAN | Pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilihan umum presiden 9 Juli lalu, sudah berjalan hingga rilis real count versi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada  22 Juli 2014.
 
Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pun digadang-gadang memenangkan Pilpres 2014. Keyakinan itu dikemukakan jubir tim sukses pasangan Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim dan Musfihin Dahlan.
 
Keduanya yakin berdasarkan data dari Pusat Tabulasi Nasional Pasangan Prabowo-Hatta, hingga Selasa ini, suara yang dihitung berdasarkan data dari tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah mencapai 99.97 persen, memperlihatkan pasangan nomor urut satu itu unggul dengan perolehan 53,52 persen suara. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, 46,48 persen suara.
 
“Yang perlu kita lakukan saat ini adalah mengawal suara agar tidak hilang atau dicuri, dan meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kepercayaan rakyat pada Prabowo-Hatta, telah ditunaikan melalui pencoblosan 9 Juli lalu. Karena itu, semua elemen masyarakat harus menjaga amanah tersebut hingga pengumuman KPU 22 Juli nanti,” kata Marwah, Selasa (15/7/2014).
 
Marwah mengatakan, tabulasi nasional tim sukses Prabowo-Hatta dilakukan berdasarkan data yang sangat valid yang dikumpulkan relawan. "Data kita adalah formulir C1, jadi bukan klaim atau spekulasi," tegasnua.
 
Pimpinan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) ini juga menyinggung kecurangan yang dilakukan pihak lain yang merugikan pasangan Prabowo-Hatta, terutama di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.
 
“Jika saja kita tidak dicurangi, mungkin persentase kemenangan pasangan Prabowo Hatta lebih tinggi lagi,” terangnya.
 
Sementara, Musfihin menambahkan,  Pusat Tabulasi Nasional Pasangan Prabowo-Hatta memperoleh data akurat soal perolehan suara ini. Sebab, data dari TPS itu dikumpulkan oleh relawan yang memang sudah disebar dan dengan diperkuat saksi-saksi dari unsur Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini dikenal sangat teliti, rapi, dan akurat.
 
“Jadi, data yang peroleh sangat akurat dan kita bisa menyimpulkan bahwa pasangan Prabowo Hatta, berdasarkan perhitungan kita di   Pusat Tabulasi Nasional Pasangan Prabowo Hatta, telah memenangkan pilpres 2014. Kita tinggal menunggu pengumuman resmi oleh KPU pada 22 Juli nanti,” kata Musfihin.
 
Wakil Sekjen Partai Golkar ini menegaskan, semua pihak harus menerima kenyataan dan legowo jika dikalahkan Prabowo-Hatta. “Jadi, opini yang sudah telanjur menggiring bahwa pemenang pilpres adalah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, harus menerima kenyataan bahwa itu hanyalah prediksi berdasarkan sampling," paparnya.
 
Kendati demikian, dia mengimbau kepada Joko Widodo dan jusuf Kalla untuk berjiwa besar dan menunjukkan sikap kenegarawanannya apabila keputusan KPU 22 Juli nanti sama dengan hasil Pusat Tabulasi Nasional Pasangan Prabowo-Hatta. [okezone]

Real Count Koalisi Merah Putih Sudah 97%

Written By PKS PELALAWAN on Senin, 14 Juli 2014 | Senin, Juli 14, 2014



PKS Pelalawan | Penghitungan suara manual yang dilakukan koalisi merah putih sudah hampir selesai. Hasil sementara, pasangan Prabowo-Subianto masih unggul dibanding Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Masih sama ya, berada di posisi 52 persen. Tapi belum semua data masuk,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, kepadaOkezone, Senin (14/6/2014).

Namun demikian, Fadli mengatakan, hari ini hampir seluruh data dari tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) masuk. “Hasil perhitungan keseluruhan data akan diumumkan besok,” ujarnya.

Sementara informasi yang diperoleh dari tim koalisi merah putih, data suara yang masuk hingga hari ini sudah mencapai 97 persen. Pasangan Prabowo-Hatta mendapat 53,42 persen dan Jokowi-JK 46,48 persen.

Kemarin siang, sampai pukul 13.15 WIB, jumlah suara masuk mencapai 89.003.974. Prabowo memperoleh 45.871.756. (51,54 persen) dan nomor urut 2, 43.132.218. (48,46 persen).[dm/okezone] 

Ketua KPU Sudah Mempublikasikan Scan C1 Agar Masyarakat Tahu Hasilnya



PKS Pelalawan | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung mengunggah dokumen rekapitulasi pemungutan suara di tingkat TPS (tempat pemungutan suara) atau form C1.

"Jadi prinsip dasar kenapa KPU upload duplikasi dokumen resmi di tingkat TPS, gunanya adalah bahwa masyarakat secepatnya mengetahui apa yang terjadi di tempat pemungutan suara," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, Minggu (13/7/2014).

Adanya beberapa form C1 yang terlihat janggal di website milik KPU, www.kpu.go.id, KPU meminta agar publik berpartisipasi aktif mengkritisi hal tersebut.

KPU pun menyebut pengunggahan form C1 ke website dalam rangka prinsip akuntabilitas dan integritas.

"Kami kan ingin ada koreksi dari bawah. Kalau kami mau, ya kami tetapkan saja itu langsung hasilnya tanpa memberitahu bagaimana proses rekapnya dari awal," tandasnya. [yeh/inilah]

*NB: Untuk mengetahui data C1 di KPU, klik web resmi KPU :http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template | PKS PIYUNGAN
Copyright © 2011. PKS PELALAWAN - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger